KPK Dalami Kebijakan Menteri Edhy Prabowo soal Bank Garansi Eksportir Benur

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kebijakan Edhy Prabowo sewaktu menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pembuatan bank garansi oleh para eksportir benih bening lobster atau benur. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Yusuf pada Rabu (17/3/20201) ini. Yusuf diperiksa untuk melengkapi berkas perkara Edhy dalam kasus dugaan suap perizinan ekspor benur di KKP.

"M Yusuf (Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI) didalami pengetahuannya antara lain terkait mengenai adanya kebijakan tersangka EP agar pihak eksportir yang mendapatkan ijin eksport benih bening lobster untuk membuat bank garansi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangannya, Rabu. Usai diperiksa penyidik KPK, Yusuf mengaku dimintai keterangannya soal uang Rp53,2 miliar yang disita KPK di bank garansi. Setelah diperiksa Yusuf membantah uang di bank garansi terkait rasuah ekspor benih lobster.

Bahkan, katanya, uang yang ada di sana tak melanggar hukum. "Iya (boleh) tidak ada yang dilanggar," ucap Yusuf di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/3/2021). Yusuf menjelaskan muasal uang yang ada di bank garansi.

Awalnya, katanya, uang itu bisa ada karena tidak bolehnya melakukan penangkapan benih benih lobster sebelum adanya Peraturan Menteri (Permen) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster. "Di laut itu melimpah, kemudian survey rate nya cuma 0,01 persen kalau enggak di tangkap, enggak diambil akan mubazir, mati dia," kata Yusuf. Yusuf mengatakan larangan tidak boleh menangkap benih lobster itu merupakan aturan yang dicetuskan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Menurut dia, kebijakan Susi mencekik para nelayan lobster. "Kemudian kondisi Covid 19, nelayan penangkap itukan perlu cari nafkah nah tadi, dibukalah peluang untuk mengizinkan menangkap BBL (benih benih lobster) tadi dan itu diekspor," ujar Yusuf. KKP tidak bisa membiarkan benih lobster yang melimpah tidak dimanfaatkan.

Akhirnya, Yusuf menuturkan, KKP ingin membuat aturan tentang ekspor benih lobster. "Asumsi kemudian kita juga memberikan harga minimum, minimal kepada para eksportir bahwa membeli daripada nelayan itu," tuturnya. KKP akhirnya memberikan harga Rp5 ribu untuk satu benih lobster jenis pasir.

Lalu, Rp10 ribu untuk jenis benih lobster jenis nikel. Para eksportir benur pun bisa menjual ke Vietnam dengan aturan tersebut. Namun, setelah dihitung ulang negara tidak mendapatkan keuntungan dari kebijakan yang dibuat Edhy.

"Padahal seluruh sumber daya alam tuh mesti ada hak untuk negara," ucap Yusuf. KKP akhirnya meminta Kementerian Keuangan untuk membuat regulasi yang membantu Permen Nomor 12 Tahun 2020. Aturan yang dikeluarkan terkait dengan adanya biaya khusus untuk mengeskpor benih lobster.

"Oleh Kementerian (Keuangan) digabung menjadi PNBP (penerimaan negara bukan pajak)," jelas Yusuf. Namun, saat itu peraturan pemerintah tentang PNBP ekspor benih lobster belum keluar. Karena, kata Yusuf, pemerintah pengutamaan peraturan pemerintah tentang cipta kerja.

KKP belum terima keuntungan saat itu. Namun, para eksportir benur membuat perjanjian untuk memberikan jaminan kepada KKP. "Ada komitmen dari para eksportir akan membayar hak negara, tertulis itu, maka dijadikanlah bank garansi sebagai jaminan," kata Yusuf. Yusuf tidak memerinci kesepakatan antara KKP dengan para eksportir benur.

Namun, saat itu belum ada aturan resmi dari pemerintah tentang ekspor benih lobster. KPK keburu menangkap Edhy Prabowo cs dengan alasan menerima suap. Sehingga, kata Yusuf, masalah duit di bank garansi mandek tanpa adanya kejelasan.

KKP mengklaim belum memanfaatkan uang di bank garansi itu. "Tolong dipahami bahwa bank garansi itu belum jadi haknya KKP, belum jadi hak siapapun juga masih hak terbuka bank garansinya, itu ceritanya loh," ujar Yusuf. Sebelumnya, KPK menyita uang tunai senilai Rp52,3 miliar dari salah satu bank BUMN.

Uang tersebut diduga berkaitan dengan kasus ekspor benih lobster atau benur yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. "Uang diduga berasal dari para eksportir yang telah mendapatkan izin dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) untuk melakukan ekspor benih bening lobster tahun 2020," kata Ali Fikri, Senin (15/3/2021). Ali menjelaskan Edhy diduga memerintahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan saat itu, Antam Novambar, agar membuat surat perintah.

Surat itu tertulis soal penarikan jaminan Bank atau bank garansi dari para eksportir dengan maksud ditujukan kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Rina. Kemudian, Kepala BKIPM memerintahkan Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Soekarno Hatta untuk menerima bank garansi tersebut. Di atas kertas, aturan penyerahan jaminan bank itu tidak pernah ada.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *