Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku masih memantau isu kudeta atau pengambilalihan kekuasaan atas kepempinannya di Demokrat. Menurut AHY, isu kudeta yang dilancarkan beberapa pihak ini merupakan tindakan ilegal dan inkonstitusional. "Saya terus memantau dan menerima laporan dari para kader tentang Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) secara ilegal dan inkonstitusional."
Suami dari Annisa Pohan ini juga menuturkan, isu kudeta yang menimpa Partai Demokrat memiliki pola yang sudah kuno. Pertama, kata AHY, mereka berupaya untuk mempengaruhi para pemilik suara. Setelah tidak berhasil, mereka mencoba mempengaruhi pengurus DPD dan DPC Partai Demokrat.
Kemudian setelah tidak berhasil lagi, mereka mencoba mempengaruhi mantan pengurus partai yang kecewa dan mengklaim itu merepresentasikan pemilik suara. "Kedua, berupaya mencoba mempengaruhi kita semua dengan mengklaim telah berhasil mengumpulkan suara sekian puluh bahkan sekian ratus suara. Padahal itu hoax dan tipuan belaka," terang AHY. Putra sulung mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ini juga menyebut, mereka menggunakan alasan Kongres Luar Biasa (KLB) karena faktor internal Partai.
Padahal, lanjut AHY, yang mereka inginkan hanya memuluskan jalan seseorang menjadi calon presiden (Capres) 2024 mendatang. "Padahal persoalannya adalah eksternal, yakni kelompok ini sangat menginginkan seseorang sebagai Capres 2024 dengan jalan menjadi Ketua Umum PD melalui KLB," ungkapnya. Untuk itu, ia pun mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi tingginya kepada para kader Demokrat yang masih setia kepadanya.
Terlebih kepada mereka yang tetap menjaga kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi Partai Demokrat. Ia juga mengatakan, persoalan persoalan yang terjadi ditubuh organisasi Demokrat itu wajar terjadi. Menurutnya, semua organisasi pasti punya masalah, tetapi masih bisa ditangani dan pasti ada solusinya.
AHY pun mengajak semua kader untuk tidak menodai partai yang dicintai mereka ini dari para pengkhianat. Dalam bentuk apapun, AHY menegaskan, pengkhianat tidak bisa diterima kehadirannya di tengah organisasi manapun. "Sekali di cap pengkhianat, sulit untuk mengembalikan kepercayaan itu, seumur hidup kita. Saya yakin dan percaya kita bukanlah pengkhianat."
"Tetapi hal itu saja tidak cukup untuk membuat partai ini bangkit dan besar lagi. Maka, selain tidak menjadi pengkhianat, kita juga harus melawan para pengkhianat pengkhianat itu." "Itulah sejatinya jiwa seorang Patriot, pembela kebenaran dan keadilan, untuk menegakkan aturan dan hukum yang berlaku secara konstitusional," pungkasnya. Sebelumnya diketahui, Kepala Badan Komunikasi Strategis Herzaky Mahendra Putra turut menanggapi isu kudeta yang menyeret nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Terlebih, terkait pernyataan yang membawa nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invesitasi Luhut Pandjaitan dalam isu kudeta di Partai Demokrat. "Sebaiknya Bapak KSP Moeldoko tidak membawa bawa nama Bapak Menko Luhut BP dalam pertemuan Bapak KSP Moeldoko dengan kader kader Partai Demokrat," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin (8/2/2021). Menurutnya, ada perbedaan besar antara ajakan Moeldoko dengan ajakan Luhut dalam pertemuan dengan para kader Demokrat.
Herzaky mengatakan, pertemuan kader Demokrat dan Luhut didasari atas keinginan sendiri dan kedua belah pihak memang sudah mengenal. Sementara, kader kader yang bertemu Moeldoko tidak mengenal Moeldoko sebelumnya. Bahkan, Moeldoko sampai memfasilitasi ke Jakarta karena para kader dijanjikan akan mendapat bantuan pascabencana.
Herzaky juga menuturkan, dalam pertemuan itu, Moeldoko menjanjikan yang senilai Rp 100 juta rupiah. Diduga, uang tersebut digunakan untuk memuluskan jalan Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. "Dalam pertemuan dengan Moeldoko, ada janji money politics sebesar 100 juta rupiah."
"Kika para pemilik suara dari Partai Demokrat menyetujui KLB dan mengganti ketua umumnya dengan Moeldoko," kata Herzaky, dikutip dari . Sementara, dalam pertemuan dengan kadernya, Luhut tidak menjanjikan politik uang seperti Moeldoko. Lebih lanjut, Herzaky mengatakan, dalam pertemuan kader senior Demokrat dengan Luhut, tidak ada ajakan kepada para pemilik suara.
Serta tidak didahului usaha menelepon dan meminta bertemu dengan para ketua DPC dan DPD. Namun, para kader yang diundang Moeldoko mengaku tak tahu bakal bertemu dengannya saat diundang ke Jakarta. "Sedangkan pertemuan kader Demokrat dengan Moeldoko, didahului oleh usaha terstruktur dan sistematis."
"Mengontak para pemilik suara sah (ketua ketua DPD dan ketua ketua DPC) dari berbagai pelosok Indonesia, untuk bertemu di Jakarta," ujar Herzaky. Ia juga menyebut Moeldoko mencatut nama nama menteri, pejabat pemerintah, bahkan nama presiden yang disebut sudah mendukung rencana kongres luar biasa (KLB) dan pencapresan Moeldoko di 2024. Sementara, dalam pertemuan dengan Luhut, tidak ada pencatutan nama presiden dan pejabat negara lainnya.
Untuk itu, Herzaky menilai pertemuan dengan Moeldoko menunjukkan adanya gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat. Sedangkan pertemuan dengan Luhut dinilai masih bisa dikategorikan dengan "ngopi ngopi" biasa. Seperti diketahui, Moeldoko mengungkapkan Luhut pernah didatangi oleh sekelompok orang yang sama yang bertemu dengannya.
Namun, Moeldoko tidak mengungkapkan siapa saja orang orang tersebut. Dia hanya menyebut, orang orang tersebut menceritakan tentang persoalan Partai Demokrat. "Pak LBP (Luhut) juga pernah cerita kepada saya, Saya juga pernah didatangi oleh mereka mereka. Ya saya juga sama," ujar Moeldoko menirukan ucapan Luhut saat memberikan keterangan pers pada Rabu (3/2/2021) lalu.
Ia juga membantah telah mengundang para kader Partai Demokrat dengan menjanjikan uang. Ia menilai anggapan tersebut benar benar berlebihan. "Saya ngundang pake duit? Wong saya mau ikut sedikit menyejahterakan anggota yang di Kantor Staf Presiden saja enggak bisa."
"Ini ngidupin orang luar, yang enggak enggak saja. Jangan berlebihan lah," lanjut Moeldoko.
